Kebijakan Tanpa Seleksi PPPK: Sebuah Langkah Mundur dalam Reformasi Ketenagakerjaan

Dalam beberapa tahun terakhir, seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah menjadi angin segar bagi tenaga honorer dan profesional di berbagai bidang. Skema ini dianggap sebagai solusi bagi mereka yang telah lama mengabdi, tetapi belum memperoleh status kepegawaian yang layak. Namun, keputusan pemerintah untuk tidak lagi membuka seleksi PPPK menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik dari masyarakat.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam reformasi ketenagakerjaan di sektor publik. Banyak tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja dengan gaji rendah dan tanpa kepastian status kepegawaian. Mereka mengandalkan seleksi PPPK sebagai peluang untuk mendapatkan hak yang lebih layak, termasuk gaji sesuai standar, tunjangan, serta jaminan sosial yang memadai. Dengan dihilangkannya seleksi ini, mereka kembali terjebak dalam ketidakpastian.

Selain itu, penghentian seleksi PPPK juga berdampak pada kualitas layanan publik. Banyak instansi pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, masih kekurangan tenaga profesional. Guru honorer yang sebelumnya berkesempatan menjadi PPPK kini kembali terhambat dalam memperoleh status resmi. Begitu juga tenaga kesehatan yang telah berjuang selama pandemi, kini kehilangan harapan untuk mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah.

Dari segi kebijakan, keputusan ini juga mencerminkan inkonsistensi dalam manajemen sumber daya manusia di pemerintahan. Di satu sisi, pemerintah menuntut profesionalisme dan kompetensi dari tenaga honorer, tetapi di sisi lain mereka tidak diberikan kesempatan yang adil untuk memperoleh status yang lebih baik. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang merasa diperlakukan tidak adil dan kehilangan motivasi dalam bekerja.

Sebagai solusi, pemerintah seharusnya tidak menghentikan seleksi PPPK secara tiba-tiba, tetapi melakukan evaluasi yang lebih komprehensif. Jika alasan utama penghentian adalah keterbatasan anggaran, maka perlu dicari solusi alternatif, seperti penganggaran bertahap atau skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Pemerintah juga dapat mengutamakan seleksi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sehingga mereka mendapatkan prioritas dalam pengangkatan.

Selain itu, reformasi sistem kepegawaian perlu diperkuat dengan transparansi dan kepastian hukum. Pemerintah harus menjelaskan dengan jelas alasan penghentian seleksi PPPK dan memberikan roadmap yang jelas bagi tenaga honorer. Jika memang seleksi PPPK tidak lagi menjadi prioritas, maka harus ada mekanisme lain yang tetap memberikan kesempatan bagi tenaga honorer untuk memperoleh status yang lebih layak.

Harapan ke depan, pemerintah lebih memperhatikan nasib tenaga kerja di sektor publik. Ketidakpastian kebijakan hanya akan menimbulkan keresahan dan berpotensi menghambat kualitas pelayanan publik. Konsistensi dalam kebijakan ketenagakerjaan harus menjadi perhatian utama agar kesejahteraan tenaga honorer dan kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga. Dengan adanya seleksi yang adil dan berkelanjutan, pemerintah tidak hanya memberikan apresiasi kepada tenaga kerja, tetapi juga memastikan pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.